Melanjutkan bahasan hukum kontrak, pertama-tama penulis memulai dengan membangun pengenalan sederhana tentang apa yang dimaksud kontrak, umumnya di Indonesia, kemunculannya secara positivis tidak terlepas dari rujukan umat berhukum se-Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di Buku Ketiga KUHPerdata inilah rumusan kontrak itu muncul dan dipergunakan di Indonesia. Didefinisikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain” definisi ini-pun banyak dikritik oleh para ahli hukum, mereka menyebut bahwa istilah “persetujuan” menjadi tidak lengkap karena menunjuk perbuatan, seharusnya menunjuk ke perbuatan hukum, ada pula yang menyebut bahwa definisi ini bersifat sempit (Prof. Mariam Darus Badrulzaman, 2015:83).

Di sisi lain, perbedaan antara Kontrak dan perjanjian masih turut menjadi perdebatan, apakah kontah itu suatu perjanjian ? atau perjanjian adalah kontrak? Black Law Dictionary mendefinisikan kontrak sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus (I Gusti Rai Widjaya, 2007:11). Dengan demikian yang dimaksudkan dengan kata kontrak adalah perjanjian tertulis yang memuat persetujuan antara para pihak melakukan dan tidak melakukan sesuatu.