Definisi Faktur Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Dalam proses jual beli barang dan jasa kena pajak, tentunya menjadi kewajiban untuk diterbitkan. Faktur pajak merupakan alat yang digunakan sebagai penanda bahwa barang atau jasa yang dibelikan telah dikenakan biaya pajak selain biaya dari harga pokok barang atau jasa itu sendiri. Namun dalam penerbitan faktur pajak seringkali terdapat modus untuk penerbitan faktur pajak fiktif. Apakah itu faktur pajak fiktif? Faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang terbit tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).  Faktur pajak yang seperti apa saja yang dapat dikatakan sebagai faktur pajak palsu? Ini adalah kriteria berikut:

• Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
• Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
• Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
• Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
• Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Faktur Pajak yang Sah Menurut Peraturan Perpajakan

Faktur pajak palsu adalah faktur pajak yang diterbitkan namun tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang PPN. Dan faktur pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang sah harus berdasarkan kriteria Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010.

Sanksi Bagi Para Penerbit

Bagi Wajib Pajak yang dinyatakan terindikasi telah menerbitkan faktur pajak fiktif, maka akan di non aktifkan statusnya. Dan wajib pajak yang bersangkutan tidak akan diberikan akses untuk menerbitkan kembali faktur pajak elektronik sampai ada klarifikasi yang diterima DJP. Untuk mencabut status penonaktifan wajib pajak harus memenuhi kriteria berikut adalah sebagai berikut:­­

• Identitas WP, pengurus, dan/atau penanggung jawab wajib pajak sah.
• Keberadaan serta kesesuaian atau kewajaran profil WP, pengurus, dan/atau penanggung jawab WP.
• Keberadaan dan kewajaran lokasi usaha WP.
• Kesesuaian kegiatan usaha WP.
• Jika dalam 30 hari kalender setelah ditetapkan status non-aktif WP tidak dapat memberikan klarifikasi yang memadai, maka DJP mencabut sertifikat elektronik sehingga WP tidak dapat lagi menerbitkan faktur pajak untuk selamanya.

Dasar hukum:

1. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2. SE 132/Pj/2018 Tentang Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan Dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-13/Pj/2010

For more information, you can contact at info@abplawfirm.co.id or chat via Whatsapp +62 819 1459 4540.

This publication is intended for informational purposes only and does not constitute legal advice. Any reliance on the material contained herein is at the user’s own risk. We encourage you to consult with the appropriate professionals if you require legal advice. All ABP Law Firm publications are copyrighted and may not be reproduced without the express written consent of ABP Law Firm.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Daftar Isi

More Posts

Send Us A Message

Contact Us

Contact Details

Jakarta – Conclave Simatupang Kawasan Komersial Cilandak Jalan Raya Cilandak KKO No. 410, RT. 001 RW. 005, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560 – Indonesia​​

• 
  info@abplawfirm.co.id
  
• 
  +62 877 7401 1030
  
• 
  Ario, Basyirah & Partners Law Firm
  
• Monday to Friday / 09:00 – 17:00