Secara konstitusional, jaminan yang dituangkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI) Pasal 27 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan.” Terbuka peluang kesempatan besar pada seluruh warga Negara untuk ikut serta dalam pembangunan tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan perlindungan yang sama dimata hukum (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ketentuan pasal ini membuka peluang kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa ia mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut.

Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention On The Elimination Of Discrimination Against Women/CEDAW) adalah instrumen internasional yang merupakan salah satu konvensi hak asasi manusia. Melalui perjalanan panjang sejak dicetuskannya konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sedunia tentang perempuan di Mexico City, perjuangan kaum perempuan untuk mendapat perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki disahkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pada tahun 1979. Secara juridis (de jure) hak-hak perempuan di bidang, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik yang menjadi substansi dari (Convention On The Elimination Of Discrimination Against Women/CEDAW), telah diakui dunia internasional termasuk Indonesia yang telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1984 dan sekaligus berkewajiban untuk melaksanakannya. (Sapardjaja, 2007:6)

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Ketenagakerjaan adalah “Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. Dan di dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan juga bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.”

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian “Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”  (Lalu Husni, 2014:27). Hemat Penulis simpulkan bahwa pengertian tenaga kerja perempuan adalah seorang perempuan yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa bertujuan memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain.

Tentang hak-hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting diseluruh dunia dan disegala kelompok masyarakat. Alasannya klasik, selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam suatu mayarakat patriarchal. Demikianlah, selama berabad-abad “hukum alam” ini menetapkan perempuan sebagai komunitas kelompok kelas dua (the second rate communities) secara sosial, lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki dan hegemoni mereka demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga. (Engineer, 1994:3)