Kaitannya nomor 3 format perjanjian pemagangan melekat erat dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan pemagang dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan. Penulis sadar betul bahwa dasar perjanjian itu sebuah nilai penting (asas) mendasar bagi pemagang dengan lembaga pelatihan kerja instansi pemerintah maupun swasta.

Hakikatnya asas yang lahir antara pemagang dengan lembaga pelatihan kerja baik instansi pemerintah atau swasta adalah sebuah perjanjian atau asas pacta sunt servanda yang erat kaitannya dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu atau badan hukum yang bermakna “perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya” dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang tertuang dalam perjanjian merupakan bentuk tindakan ingkar janji atau wanprestatie yang berujung kepada resiko hukum. Penulis juga memandang ada celah hukum (loophole) mengenai sanksi yang dirasa lemah yaitu hanya penghentian program pelatihan saja (Pasal 17 ayat 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), kemudian format sanksi dalam perjanjiannya yang di buat dan penyelesaian perselisihan menjadi bias mengingat pemagang bukan bagian dari pekerja, namun kewajiban pemagang harus tunduk dan taat pada perjanjian juga peraturan perusahaan layaknya pekerja.