Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap asas equality before the law, asas tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa memandang status sosialnya. Di Indonesia, secara konstitusional, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk dilihat dari perspektif gender maupun jenis kelamin, posisi-posisi yang dianggap lemah seperti penyandang disabilitas, fakir miskin, kaum minoritas, dan lain sebagainya (Sihombing, 2019:71). Perlakuan yang sama di hadapan hukum ini sangat berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin sebagai wujud jaminan keadilan bagi setiap orang (Winarta 2011:101, dalam Sihombing). Secara bersamaan, hal ini menjadi implementasi untuk memenuhi, melindungi, dan menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (Sihombing, 2019:71).

Karenannya, untuk menjamin keberhasilan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan sebagainya, adalah melalui sebaran pemberi bantuan hukum yang merata. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat hingga kini ada 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang memberikan pelayanan kepada 28.005.410 orang penduduk miskin. OBH tersebut tersebar di 127 Kabupaten dan Kota di wilayah Indonesia (Kompas.com).

Dari jumlah yang timpang tersebut, guna memenuhi dan menjangkau kebutuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap orang miskin yang berhadap dengan hukum, OBH maupun Law Firm komersil-pun memerlukan apa yang disebut sebagai paralegal untuk membantu dan menangani perkara non litigasi. Sebelumnya, telah ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang mana di pasal 11 dan pasal 12 telah mengatur secara spesifik bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara Litigasi dan Non Litigasi, namun tidak lama dari dikeluarkannya Peraturan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya atas hasil Uji Materi Nomor: 22 P/HUM/2018. Salah satu amar putusannya berbunyi ”menyatakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum”, “.., Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesua untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum“.

Akibat putusan tersebut, paralegal tidak dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi (beracara), lebih spesifik lagi yang dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 Permenkumham No. 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, pasal tersebut mesti dicabut oleh Kemenkumham sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung, karena pasal ini telah melanggar asas lex superior derogate legi inferior, sehingga bertentangan pula dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun, bukan berarti peran paralegal terhenti dalam memberikan bantuan hukum, nyatanya­­—praktik dilapangan (dalam pemberian bantuan hukum) masih memerlukan peran-peran strategis paralegal di ranah non litigasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Permenkumham No 01 Tahun 2018 “Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi oleh Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui kegiatan: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. perancangan dokumen hukum.

Setidaknya, di Indonesia, pernah ada peraturan yang mendorong paralegal untuk dapat memberikan bantuan hukum hingga ranah litigasi, meskipun bunyi pasal yang menegaskan tentang hal tersebut mesti dicabut sesuai dengan putusan MA. Namun, peran paralegal tidak semata-mata berhenti disana, praktik di lapangan membuktikan bahwa  kerja-kerja non litigasi masih memerlukan peranan paralegal dalam menyelesaikan suatu kasus hukum, terutama kasus-kasus hukum struktural.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tahun 2018;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Jurnal dan Artikel:

  1. Eka, N.A.M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6, Edisi 1, 2019:70-77.
  2. Wiratraman, H.P. (2016), Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jurnal Veritas et Justitia, 2(2):466-487.
  3. Makinara, Ihdi Karim. “Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin”, dalam Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 1, (April Tahun 2013).

For more information, you can contact at info@abplawfirm.co.id or chat via Whatsapp +62 819 1459 4540.

This publication is intended for informational purposes only and does not constitute legal advice. Any reliance on the material contained herein is at the user’s own risk. We encourage you to consult with the appropriate professionals if you require legal advice. All ABP Law Firm publications are copyrighted and may not be reproduced without the express written consent of ABP Law Firm.

Share:

More Posts

Send Us A Message

Contact Us

Contact Details

Jakarta – Conclave Simatupang Kawasan Komersial Cilandak Jalan Raya Cilandak KKO No. 410, RT. 001 RW. 005, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560 – Indonesia​​

Share this: